Gelar Kampanye di Monas, Jokowi Langgar Aturan?

Calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo, menggelar kampanye terbuka di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu, 23 Juni 2014. Padahal Monas sendiri merupakan salah satu tempat yang tidak boleh digunakan untuk kampanye politik.

Aturan itu, tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 1389/07.17 tertanggal 18 Juli 2008 tentang Lokasi-lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Kemudian aturan itu diperkuat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di DKI Jakarta pada Pemilu 2014.

Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Sumarno menyebutkan bahwa dalam aturan di atas dijelaskan bahwa kawasan Monas, Medan Merdeka Selatan, dan protokol dilarang keras digunakan sebagai area kampanye.

"Area tersebut tidak bisa digunakan sebagai tempat kampanye karena termasuk dalam White Area. Sangat dilarang keras," ujar kata Sumarno, saat dihubungi VIVAnews, Senin, 23 Juni 2014.

Sumarno mengimbau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegur dan memberikan sanksi tegas bagi capres dan cawapres manapun yang melanggar aturan itu.

"Bawaslu harus turun tangan. Harus ada sanksi," tutur dia.

Seperti diketahui, pada kampanye hari Minggu, 22 Juni 2014, tim sukses Jokowi memasang panggung besar dengan foto Jokowi-JK bertuliskan 'Gerak Jalan Revolusi Mental Bersama Joko Widodo'.

Tak hanya itu, Jokowi juga memanfaatkan momen Car Free Day (CFD) dengan acara 'Gerak Jalan Revolusi Mental' dari Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia dan kembali ke Monas.

Tim sukses Joko Widodo - Jusuf Kalla juga memasang panggung di tengah Monas dan di tengah Bundaran HI. Bertepatan dengan acara HUT kota Jakarta, Jokowi berorasi di hadapan massa pendukung untuk memilihnya saat Pilpres 9 Juli nanti.

Jokowi Berbohong Soal Laporan ke KPK ?

 Sebagai orang nomor satu di Jakarta, Joko Widodo berkewajiban melaporkan kasus dugaan korupsi Bus Transjakarta. Selain nilainya yang besar, kasus itu menyangkut kepentingan warga ibukota

"Ini persoalan besar, menyangkut jutaan orang yang diangkut dengan Transjakarta. Gubernur sendiri yang harus bertanggung jawab," ujar pengamat politik Didik J. Rachbini, kepada wartawan, Senin (30/6).

Diberitakan sebelumnya, saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Tasikmalaya, Jawa Barat, 12 Juni lalu, Jokowi mengatakan sudah menyerahkan dokumen terkait korupsi bus Transjakarta ke KPK. Tetapi pada Jumat (25/6), Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengungkap bahwa Pemprov DKI tidak pernah menyerahkan surat resmi kepada KPK terkait laporan kasus itu.

"Kalau laporan itu tidak ada, berarti kan Jokowi bohong," ucap Didik. 





Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menegaskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah sekali pun melaporkan dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta.

Demikian dikatakan Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. "Tidak pernah," kata Johan dalam pesan singkatnya, Selasa (17/6).

Pernyataan tegas Johan bertolak belakang dengan pengakuan Jokowi belum lama ini.

Jokowi mengaku sudah melaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta.

"Waktu ada berita mengenai bus Transjakarta, detik itu juga kepala dinasnya langsung saya copot. Kemudian dokumen-dokumen yang ada langsung kita berikan ke KPK," kata Jokowi di Tasikmalaya, Kamis (12/6).

Jokowi menjelaskan, sebagai Gubernur DKI, dirinya hanya memberikan persetujuan pada sebuah kebijakan.

Tak cuma itu, dalam proyek senilai Rp 1,5 triliun tersebut Kejaksaan juga menetapkan pihak lain sebagai tersangka, yakni Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Prawoto.

Menurut Didik J. Rachbini, KPK harus segera mengambil alih kasus korupsi bus Transjakarta yang sudah ditangani Kejaksaan Agung. Selain mempercepat prosesnya, pengambilalihan itu agar tidak memperkuat adanya dugaan miring, termasuk rumor lobi Ketua Umum PDIP, Megawati, terhadap Jaksa Agung Basrief Arief agar tidak menyeret Jokowi.

"Magnitude dari masalah ini besar. Harus diselesaikan KPK," tegas Didik.

"Jokowi tidak mungkin tidak terlibat. Dia pasti terlibat dalam pengambilan keputusan," tambahnya.

Prabowo Berlutut di Hadapan Jurnalis Wanita Pertama Indonesia

 

Capres Prabowo Subianto menghadiri acara ekspatriat di Hotel Borobudur. Ketika bercengkerama dengan sejumlah duta besar yang hadir, Prabowo dikejutkan dengan sosok wanita tua yang membuatnya berlutut dan mencium tangan wanita itu.

Peristiwa ini terjadi dalam acara Indonesian Council on World Affairs (ICWA) di aula Flores Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2014). Wanita berbaju merah dengan rambut yang mulai memutih itu hanya bisa tersenyum dan menatap capres nomor urut satu itu mencium tangannya sambil berlutut.

Wanita itu adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia, Herawati Diah (97). Ia menjadi pekerja media saat usianya baru menginjak 22 tahun pada tahun 1940-an.

Prabowo kembali berdiri dan bercipika cipiki dengan Herawati. Ketika melihat sosok Herawati, Prabowo sempat memasang wajah sedikit terkejut walau lekas diganti dengan wajah tersenyum.

"Buat saya itu 1.000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Tapi saya nggak punya musuh," kata Prabowo mengenai perjumpaannya dengan Herawati.

Puasa di Mata Pemain Muslim di Piala Dunia

Bulan Ramadan telah tiba dan Piala Dunia masih berlanjut. Hal yang menarik adalah bagaimana para pemain muslim yang sedang berlaga di Piala Dunia menghadapi situasi ini?

Di babak 16 besar, ada Aljazair, Nigeria dan Prancis yang memiliki pemain muslim. Berikut beberapa komentar dari para pemain muslim tersebut.

"Kita perlu mendiskusikannya di antara kami sendiri. Sudah jelas bahwa agama kita sangat penting bagi tim, jadi kita akan berbicara tentang hal itu dan melihat bagaimana untuk maju," kata pemain Aljazair Djamel Mesbah.

Kapten tim Aljazair Madjid Bouguerra mengatakan bahwa itu adalah sebuah tantangan pemain Muslim di klub-klub Eropa. Dan dia pernah mengalaminya ketika ia bermain untuk Glasgow Rangers, di mana ia tetap berpuasa, tapi tetap mampu menjaga peformanya.

"Hal yang paling sulit adalah dehidrasi, tapi itu tidak masalah, cuaca baik di sini. Beberapa pemain akan menunda puasa mereka di lain waktu, namun tergantung pada kondisi fisik saya, saya pikir saya akan melakukannya (berpuasa)," ujarnya.

Mayoritas skuat Aljazair beragama Islam. Mohammed Mekerkab, kepala asosiasi ulama Aljazair mengatakan puasa merupakan hal yang penting dan wajib dijalankan meskipun berlaga di Piala Dunia.

"Hal ini tidak diperbolehkan untuk pemain Aljazair untuk menghindari puasa hanya untuk permainan - mereka harus berpuasa karena Allah beserta orang-orang yang berpuasa dan orang-orang muda yang berpuasa dan bisa bermain pada saat yang sama," kata Mohammed Mekerkab.

Bacary Sagna, pemain Muslim di skuad Prancis memilih untuk tidak berpuasa untuk menjaga performanya.

"Sebagai seorang Musim, saya tahu ada kewajiban-kewajiban yang tak boleh dilewatkan. Namun, saya pribadi akan melewatkan yang satu ini (kewajiban puasa)," katanya.

Dr Hakim Chalabi, dokter spesialis olahraga Aljazair mengatakan bahwa memang ada risiko pemain mengalami dehidrasi dan cedera. Namun berdasarkan catatannya, meskipun para pemain berpuasa justru para pemain tetap bermain total.

"Kami sering diminta untuk mendesak pemain tidak berpuasa, tapi anehnya, dalam beberapa kasus, ada atlet yang mendapatkan hasil yang lebih baik selama bulan Ramadan karena mereka berpuasa dan mereka niat. Ini bisa menjadi bantuan spiritual dan psikologis," ujar Chalabi.